Sebagai salah satu persyaratan dalam melamar BUMN, pemohon diharuskan mengajukan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). SKCK adalah dokumen yang menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki catatan kriminal yang signifikan.
Langkah-langkah Membuat SKCK
Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat SKCK:
- Mengunduh formulir pengajuan SKCK dari situs web kepolisian atau mengambilnya langsung dari kantor polisi terdekat.
- Mengisi formulir dengan lengkap dan benar. Pastikan tidak ada kesalahan pada data yang diisi.
- Melampirkan fotokopi KTP/KK atau paspor yang masih berlaku.
- Melampirkan pas foto terbaru berwarna dengan ukuran 4×6 cm.
- Mengajukan permohonan SKCK secara langsung ke kantor polisi setempat atau melalui aplikasi online.
- Mengambil SKCK yang telah selesai diproses pada waktu yang telah ditentukan.
Persyaratan Pembuatan SKCK
Untuk membuat SKCK, pemohon diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Warga negara Indonesia
- Memiliki KTP atau KK
- Tidak sedang dalam proses penyidikan atau peradilan
- Tidak memiliki catatan kriminal yang signifikan
Waktu Pemrosesan SKCK
Waktu pemrosesan SKCK bervariasi tergantung dari kantor polisi yang mengeluarkan SKCK. Umumnya, prosesnya memakan waktu antara 1-7 hari kerja.
Biaya Pembuatan SKCK
Biaya pembuatan SKCK bervariasi tergantung dari kebijakan kantor polisi setempat. Biaya ini biasanya berkisar antara Rp 30.000 sampai dengan Rp 50.000.
Catatan Penting
Untuk memastikan proses pembuatan SKCK berjalan lancar, pastikan untuk:
- Membawa seluruh dokumen persyaratan dengan lengkap
- Memberikan data yang benar pada formulir pengajuan
- Tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum atau membuat catatan kriminal di masa depan
Kesimpulan
Melamar BUMN memerlukan beberapa persyaratan, salah satunya SKCK. Sebagai langkah persiapan, pastikan untuk membuat SKCK dengan lengkap dan benar. Ikuti langkah-langkah di atas, penuhi persyaratan, dan pastikan tidak memiliki catatan kriminal yang signifikan. Dengan memenuhi persyaratan ini, peluang untuk diterima di BUMN akan semakin terbuka lebar.